Jumat, 31 Oktober 2014

Akuntansi Aset Tetap Rumah Sakit BLUD

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan digunakan, dengan cara garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaatnya dengan prosentase tahunan dari biaya perolehan :
1)     Gedung permanen bertingkat                                             40 tahun         2,5%
2)     Gedung permanen, Jalan Irigasi dan Jaringan                25 tahun         4,0%
3)     Peralatan/mesin dan peralatan medis                               5 tahun        20%
4)     Komputer dan kendaraan bermotor                                   5 tahun        20%
5)     Peralatan kantor dan meubel                                                5 tahun        20%

Kapitalisasi biaya perbaikan asset tetap dapat mengacu pedoman :     
Gedung, ≥ Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).                                                    
Peralatan Medis, ≥ 10% dari harga perolehan.                                                    
       Peralatan Non Medis, ≥ 20% dari harga perolehan.                                 

Rabu, 29 Oktober 2014

Audit Badan Layanan Umum Daerah

Audit independent atau audit external lazim melaksanakan general audit saja, terhadap laporan keuangan suatu unit usaha, untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan atau memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan yang tercantum dalam akta pendirian. Pemeriksaan dilaksanakan secara acak (sampling) kecuali ditemukan akun yang tidak wajar letaknya di laporan keuangan, maka dilakukan pemeriksaan mendalam atas akun tersebut, untuk menemukan alasan yang tepat memberikan saran perbaikan kepada manajemen, atau menjadi objek yang akan dikecualikan dalam laporan akuntan.

Audit investigative biasanya dilaksanakan oleh auditor external (akuntan publik/auditor independent) dilaksanakan atas perintah pemilik usaha, komisaris, putusan rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun direksi untuk menemukan dan menghitung kwantitas kecurangan dana oleh pelaku atau oknum.

Audit Badan Layanan Umum Daerah – BLUD
PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, berupa :
a.       penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
b.      pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
c.       pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Audit keuangan BLUD wajib dipenuhi direktur sebagaimana dimaksud pasal 118 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 118
(1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
a.       neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
b.     laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
c.       laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
d.      catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa external sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Internal auditor
Selain pemeriksa external, manajemen BLUD harus pula menunjuk internal auditor yang bertugas sehari-hari melakukan pengawasan sebagaimana disyaratkan pasal 123, 124 dan 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 123
(1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

Pasal 124
Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
a.       keseimbangan antara rnanfaat dan beban;
b.      kompleksitas manajemen; dan
c.       volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 125
(1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
(2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:
a.       pengamanan harta kekayaan;
b.      menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c.       menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
d.      mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
a.       mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
b.      memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
c.       mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.


Untuk memenuhi kriteria independent, orang yang layak ditunjuk menjadi internal auditor adalah sarjana akuntansi yang berpengalaman melaksanakan audit yang tidak berencana menjadi pegawai negeri sipil.

Selasa, 22 April 2014

KALA DI TEPI JURANG KEMELARATAN

3. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang sangat jahat,
4. yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu, bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka. QS Al Hajj: 3-4.

11. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
12. Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan tidak (pula) memberi manfa`at kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
13. Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfa`atnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.
14. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
15. Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. 

Siapakah yang memperkenankan (do`a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo`a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati (Nya). QS An Naml: 62.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. QS Al Baqarah: 214.

Jumat, 14 Februari 2014

BENCANA DAPAT DICEGAH

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. QS Al An'aam: 79

89. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,
90. hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,
91. karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak.
92. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. QS Maryam: 89-92

Bencana dapat dicegah, dengan cara berhenti mengatakan Allah mempunyai anak dan mengadakan Tuhan yang lain lagi. Sederhana sesungguhnya.

Selasa, 11 Februari 2014

Daun Bawang dan Seledri

KEMBALILAH KESELERA ASAL
Manfaat yang diharapkan dari menggunakan daun bawang dan seledri pada menu bakso/sup adalah aroma mentahnya.
Menggunakannya sebagai bumbu, pasta adonan bakso, dapat merusak aroma dan rasa bakso.
Kedua daun tersebut sebaiknya hanya digunakan sebagai pengharum kuah bakso saat disajikan, dalam kondisi masih segar.

Senin, 09 Desember 2013

Manfaat Menggongseng dan Menumis Bumbu

Perlakuan terhadap bumbu berbeda-beda untuk setiap jenis masakan. Ada yang harus digongseng dan ditumis lebih dahulu, dan ada pula yang mentah-mentah dicampurkan ke bahan baku utama makanan yang dimasak. Mengapa hal tersebut dilakukan ?

Tujuannya adalah untuk mendapatkan efek aroma dan rasa yang ideal dari bumbu tersebut terhadap jenis masakan tertentu.

Untuk jenis sambal misalnya, perlakuan terhadap bawang ada yang diolah bersamaan dengan bahan utamanya dari sejak awal. Ada pula sambal yang bawangnya perlu ditumis lebih dulu baru kemudian digiling bersamaan dengan bahan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan efek yang diharapkan terhadap masakan, apakah aroma mentahnya ingin dipertahankan ataukah aroma keringnya yang diharapkan.

Hal ini ditulis untuk mempertegas pemahaman saya terhadap bumbu-bumbu pada resep masakan, mengapa ada yang perlu digongseng dan ditumis, ada pula yang tidak. Semoga bermanfaat bagi saya dan pembaca.

Minggu, 27 Oktober 2013

Syirik Memanggil Bencana

Bencana gempa, gunung meletus, banjir dan perkelahian antar golongan di bulan Oktober 2013 sambung-menyambung melanda negeri; pertanda kita masih lengah memakmurkan bumi, terus bergelimang dengan kelakuan syirik, enggan menegakkan keadilan dan lalai mensyukuri yang ada. Mari bergegas menyelenggarakan perbaikan.

7. Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 
8. Dan Musa berkata: "Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari (ni`mat Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. QS Ibrahim: 7-8

Senin, 30 September 2013

PPh Pasal 21 atas Uang Kehormatan PPK, PPS dan Pantarlih

Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, mengatur antara lain,

Pasal 40 :
(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK.
(2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 43
(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS.
(2) PPS berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
(3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Pasal 53
Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
g. mampu secara jasmani dan rohani;
h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 42
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:
a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;

j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebahagian besar anggota PPK dan PPS sudah menikah dan mempunyai anak. Kepada anggota PPK, PPS dan Pantarlih setiap bulan diberikan imbalan atas pekerjaannya.  Memperhatikan Pasal 3 huruf f Peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2012; anggota PPK, PPS dan Pantarlih tergolong panitia penyelenggara kegiatan.

Sebagaimana dimaksud pasal 40 sampai dengan pasal 53 UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tugas, wewenang, kewajiban dan masa kerja; PPK, PPS dan Pantarlih tergolong sebagai panitia penyelenggara kegiatan, bernama Pemilihan Umum.

Dapatkah gaji kehormatan ketua dan anggota PPK, PPS dan Pantarlih dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 ? Sebelum sampai pada jawaban, eloklah disajikan lebih dahulu hitungannya :

Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara    Pantarlih
           Ketua        Anggota         Ketua     Anggota
Gaji kehormatan Rp 1.250.000 Rp 1.000.000 Rp 500.000 Rp 450.000 Rp 400.000
Biaya jabatan 5 %           62.500           50.000        25.000        22.500        20.000
     1.187.500         950.000      475.000      427.500      380.000
PTKP
Untuk diri WP      2.025.000      2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.025.000
WP kawin         168.750         168.750      168.750      168.750      168.750
Tanggungan 2 anak         337.500         337.500      337.500      337.500      337.500
     2.531.250      2.531.250   2.531.250   2.531.250   2.531.250
Penghasilan Kena Pajak (minus) Rp  1.343.750       1.581.250    2.056.250    2.103.750    2.151.250

Karena Gaji kehormatan ketua dan anggota PPK, PPS dan Pantarlih masih di bawah PTKP, masing-masing Rp 1.343.750, Rp 1.581.250, Rp 2.056.250, 2.103.750 dan Rp 2.151.250, maka belum dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

Gaji kehormatan PPK dan PPS bila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 Rp 1.305.000, masih terpuruk di bawah UMP, jangan diparahkan lagi dengan keliru mengutip PPh Pasal 21. Karena dapat merongrong kinerja panitia penyelenggara Pemilu.

Minggu, 29 September 2013

PTKP Harian

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 206/PMK.011/2012

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI
PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

a.   bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
b.   bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memerhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

Mengingat : 

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4893);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :


PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN.

            

Pasal 1

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sampai dengan jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.

            

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal:

a.   penghasilan bruto kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); atau
b.  penghasilan dibayar secara bulanan.
            
Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.


Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5          

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

            

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri  ini  dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2012

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                                     
ttd.
                                
AGUS D.W. MARTOWARDOJO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBL IK  INDONESIA,


ttd.
AMIR SYAMSUDIN


Sumber: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1264