Visi & Misi Gubernur Sumatera Utara Terpilih Periode 2013-2018

VISI

"SUMATERA UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBERAGAMAN"

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

Sumatera Utara yang Maju Bermakna masyarakatnya berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta menggunakan akal sehat, dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan global, namun tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk serta bijaksana menghargai adat. Sumatera Utara yang Sejahtera Adalah masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan penduduk Sumatera Utara yang sehat, layak dan manusiawi. Sumatera Utara dalam Harmoni Keberagaman Bermakna terbentuknya kesesuaian dan keharmonisan masyarakat Sumatera Utara yang beragam di mana hak, kesempatan dan keberagaman tersebut dapat dinikmati secara bersama-sama dan adil oleh setiap kelompok dalam masyarakat di Sumatera Utara.

MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang dilaksanakan adalah:

Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dan keberagaman Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang ditopang oleh peningkatan daya guna dan daya hasil yang lebih maksimal dari berbagai sektor potensial seperti bidang pertanian, kehutanan, industri, usaha kecil dan menengah serta pariwisata. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepekaan sosial melalui pengembangan berbagai program yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dan keberagaman, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang mandiri. Arah kebijakan pembangunan kedepannya diarahkan kepada: penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling): memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) serta melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Daur Ulang Sampah Pelastik Menjadi Minyak

Persoalan sampah menjadi masalah serius di kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung atau Makassar termasuk kota kecil seperti Tanjung Balai, karena sampah pelastik butuh waktu ratusan tahun untuk dapat terurai di alam. Sampah plastik merupakan penyebab permasalahan sosial maupun lingkungan, yang belum terpecahkan.

Hingga kini, sampah pelastik banyak sekali, hingga ada komunitas pencinta lingkungan di Makassar menyebutnya sebagai monster pelastik, dan banyak yang belum peduli. Mereka pakai sekarang, sudah selesai buang, mau numpuk juga tidak peduli. Padahal kalau dibuang sembarangan dan bertumpuk bisa bikin tumpat parit dan sungai sehingga bila hujan lebat jalan dan pemukiman kota banjir.

Tong sampah pengolah plastik dibuat secara khusus, sehingga mampu menghasilkan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga.

Alat ini berupa kaleng yang dimodifikasi, kemudian ada pipa besi minimum 2m untuk mengalirkan uap panas, melintasi bejana air pendingin, yang mengeluarkan tetesan minyak, dan wadah penampung. Kaleng ini untuk wadah pemanasan sampah pelastik. Anda dapat membuat sendiri alat pengolahan sampah pelastik, dari bahan kaleng, besi atau guci. Kaleng bekas kemasan biskuit juga bisa, pokoknya menggunakan wadah yang tahan bakar.

Jika pemanasan stabil selama 30 menit, minyak mulai menetes pada ujung pipa.
Problemnya, biaya pengadaan energi untuk memanaskan plastik jauh lebih besar dari harga jual minyak yang dihasilkan. Sehingga secara ekonomi belum layak dilakukan.

HARI INI ADA CARA GAMPANG MENENTUKAN KIBLAT

Secara astronomis, peristiwa matahari berada di atas Ka’bah  dapat terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada tanggal 27 dan 28 Mei serta tanggal 15 dan 16 Juli. Pada tanggal ini, nilai deklinasi (posisi) matahari hampir sama dengan titik koordinat lintang Makkah yakni sebesar 21 derajat 25 menit.

Berdasarkan data astronomis, hari ini pukul 12.18 waktu Arab Saudi (WAS) bertepatan pukul 16.18 WIB atau pukul 17.18 WITA, matahari melintas tepat di atas Ka'bah. Dengan demikian, bayangan setiap benda akan menuju Ka'bah atau berhimpit dengan arah Ka'bah di Makkah.

Pengecekan dan pelurusan arah Kiblat ini dapat dilakukan dengan cara manual. Yakni dengan mendirikan benda tegak lurus diukur menggunakan lot pada pelataran yang rata. Atau bisa menggunakan benda yang berdiri tegak lainnya, seperti tiang, galah, tongkat, pintu atau jendela.

Formulir Pencalonan Anggota DPR & DPRD

Pasal 9 PKPU 7 tahun 2013 tentang PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

(1) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf k dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain.

(2) Dalam hal surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dibuktikan dengan

surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung bakal calon yang menerangkan telah memberikan persetujuan pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dan menyatakan akan memproses lebih lanjut sampai diterbitkannya keputusan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang.

(3) Keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan DCS.

(4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 51 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD & DPRD:

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

1. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
2. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
3. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
5. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
6. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
7. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
8. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
10. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
11. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pengajuan Bakal Calon

Pasal 17 PKPU 7 tahun 2013

(1) Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.

(2) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat pusat atau sebutan lainnya.

b. Ketua dan Sekretaris partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Pasal 18 PKPU 7 tahun 2013

1. Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pencalonan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota (Model B).
2. Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.
3. Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai daftar bakal calon yang memuat nomor urut dan nama bakal calon untuk setiap daerah pemilihan, dengan menggunakan formulir Daftar Bakal Calon untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA).

Pasal 19 PKPU 7 tahun 2013

Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.

b. Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Model BB).

c. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan

pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

d. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1).

e. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri :

1. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.

2. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah.

g. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan dari Ketua PPS.

h. Surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BB-3).

i. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :

1. kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-4).

2. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal (Model BB-5).

3. Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model BB-6).

4. Kepala desa dan perangkat desa (Model BB-7).

j. Surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Model BB-8).

k. Surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-9).

l. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku.

m. Surat pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan (Model BB-10).

n. Daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan (Model BB-11).

o. Pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar dan softfile.

Putusan MK, Hak Pilih Terjamin Pakai KTP

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 85 PUU 2012 yang dibacakan 13 Maret 2013 menyatakan, warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih boleh menggunakan hak pilih dalam Pemilukada, tetapi memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga.

Dalam putusan MK sebelumnya nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 membolehkan penggunaan KTP, KK atau Paspor dalam penggunaan hak pilih dalam Pemilu Presiden.

Warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi memiliki KTP, KK atau Paspor pada Pemilu legislatif dibolehkan juga menggunakan hak pilih sebagaimana diatur Pasal 150 UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor.
(2) Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
a. memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya;
b. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.
(3) Untuk Pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:
a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.


5. AMAR PUTUSAN
    Mengadili,
    Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
2. Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
3. Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
4. Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;

1.2. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
2. Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
3. Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
4. Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya.

Raihan Suara Pemilu Gubernur Sumatera Utara 2013

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 diselenggarakan serentak di seluruh wilayah provinsi Sumatera Utara termasuk di kota Tanjung Balai, dilaksanakan di 354 tempat pemungutan suara (TPS) dari pukul 7 hingga pukul 13 Wib. 

Penghitungan suara di TPS rata-rata selesai pukul 14.30 Wib. Jumlah pemilih terdaftar 111.966 orang, yang menggunakan hak pilih 45.466 orang atau 40,36%. Rendahnya tingkat kehadiran pemilih karena di sekitar 72 kawasan TPS rumah dan jalan terendam banjir kiriman proyek PLTA Sigura-gura, sehingga sebagian warga pergi mengungsi dan sebagian lagi enggan meninggalkan rumah untuk mencoblos.

Raihan suara masing-masing calon gubernur                      Tanjung Balai     %        Se-Sumut

1. H Gus Irawan Pasaribu, SE Ak, MM & Ir H Soekirman             8.703      21,13%    1.027.433
2. Drs Effendi MS Simbolon & Drs H Jumiran Abdi ............    6.738      24,34%    1.183.187
3. Dr H Chairuman Harahap, SH, MH & H Fadly Nurzal, S.Ag    11.984        9,30%       452.096
4. Drs H Amri Tambunan & Dr RE Nainggolan, MM .............     3.045      12,23%      594.414
5. H Gatot Pujo Nugroho, ST & Ir H Tengku Erry Nuradi, M.Si  13.386      33,00%    1.604.337

          Suara tidak sah                                                          1.610                      139.963

Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilu 2014

Dapil SUMATERA UTARA 1, jatah 10 kursi, jumlah penduduk 1.577.419

KOTA MEDAN-A 

Kecamatan MEDAN KOTA

Kecamatan MEDAN DENAI

Kecamatan MEDAN DELI

Kecamatan MEDAN BELAWAN

Kecamatan MEDAN AMPLAS

Kecamatan MEDAN AREA

Kecamatan MEDAN MARELAN

Kecamatan MEDAN LABUHAN

Kecamatan MEDAN TEMBUNG

Kecamatan MEDAN PERJUANGAN

Kecamatan MEDAN TIMUR

Dapil SUMATERA UTARA 2, jatah 7 kursi, jumlah penduduk 1.025.193

KOTA MEDAN-B

Kecamatan MEDAN SUNGGAL

Kecamatan MEDAN HELVETIA

Kecamatan MEDAN BARAT

Kecamatan MEDAN TUNTUNGAN

Kecamatan MEDAN JOHOR

Kecamatan MEDAN MAIMUN

Kecamatan MEDAN POLONIA

Kecamatan MEDAN BARU

Kecamatan MEDAN PETISAH

Kecamatan MEDAN SELAYANG

Dapil SUMATERA UTARA 3, jatah kursi 12

DELI SERDANG jumlah penduduk 1.846.262

Dapil SUMATERA UTARA 4, jatah kursi 5

SERDANG BEDAGAI jumlah penduduk 671.812

KOTA TEBING TINGGI jumlah penduduk 168.242

Dapil SUMATERA UTARA 5, jatah kursi 10   

ASAHAN jumlah penduduk 915.229

KOTA TANJUNG BALAI jumlah penduduk 181.432

BATU BARA jumlah penduduk 375.211

Dapil SUMATERA UTARA 6, jatah kursi 8

LABUHANBATU jumlah penduduk 522.064

LABUHANBATU SELATAN jumlah penduduk 304.444

LABUHANBATU UTARA jumlah penduduk 382.226

Dapil SUMATERA UTARA 7, jatah kursi 10

TAPANULI SELATAN jumlah penduduk 285.266

MANDAILING NATAL jumlah penduduk 470.230

PADANG LAWAS jumlah penduduk 250.344

KOTA PADANG SIDIMPUAN jumlah penduduk 229.182

PADANG LAWAS UTARA jumlah penduduk 269.582

Dapil SUMATERA UTARA 8, jatah kursi 6

NIAS jumlah penduduk 151.825

NIAS SELATAN jumlah penduduk 364.110

NIAS UTARA jumlah penduduk 142.358

NIAS BARAT jumlah penduduk 96.037

KOTA GUNUNGSITOLI jumlah penduduk 138.090

Dapil SUMATERA UTARA 9, jatah kursi 9

TAPANULI TENGAH jumlah penduduk 352.593

TOBA SAMOSIR jumlah penduduk 205.331

SAMOSIR jumlah penduduk 145.357

KOTA SIBOLGA jumlah penduduk 95.883

TAPANULI UTARA jumlah penduduk 314.737

HUMBANG HASUNDUTAN jumlah penduduk 189.505

Dapil SUMATERA UTARA 10, jatah kursi 8

SIMALUNGUN jumlah penduduk 1.000.777

KOTA PEMATANGSIANTAR jumlah penduduk 289.975

Dapil SUMATERA UTARA 11, jatah kursi 5

DAIRI 328.185

PAKPAK BHARAT 46.299

KARO 399.270

Dapil SUMATERA UTARA 12, jatah kursi 10

LANGKAT jumlah penduduk 1.210.776

KOTA BINJAI jumlah penduduk 282.473

Jumlah Penduduk Sumatera Utara 15.227.719 jumlah kursi Anggota DPRD 100

Peta Daerah Pemilihan Anggota DPR Provinsi Sumatera Utara

Dapil Sumut I (10 kursi)

1. Kota Medan
2. Kota Tebing Tinggi
3. Kabupaten Deli Serdang
4. Kabupaten Serdang Bedagai

Dapil Sumut II (10 kursi)

1. Kabupaten Labuhanbatu
2. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Kota Padang Sidempuan
6. Kabupaten Mandailing Natal
7. Kabupaten Nias
8. Kabupaten Nias Selatan
9. Kabupaten Nias Utara
10. Kabupaten Nias Barat
11. Kota Gunung Sitoli
12. Kota Sibolga
13. Kabupaten Tapanuli Tengah
14. Kabupaten Tapanuli Utara 
15. Kabupaten Humbang Hasundutan
16. Kabupaten Toba Samosir 
17. Kabupaten Samosir
18. Kabupaten Padang Lawas Utara
19. Kabupaten Padang Lawas

Dapil Sumut III (10 kursi)

1. Kab. Asahan
2. Kota Tanjung Balai
3. Kota Pematang Siantar
4. Kab. Simalungun
5. Kab. Pakpak Bharat
6. Kab. Dairi
7. Kab. Karo
8. Kota Binjai
9. Kab. Langkat
10. Kab. Batubara

DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PEMILU 2014

A.	KOTA	TANJUNG BALAI
B.	JUMLAH PENDUDUK	181.432
C.	JUMLAH KURSI	25
D.	Bilangan pembagi penduduk	7.257
No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Alokasi kursi
1	Tanjung Balai Selatan	26.479	3,65
2	Tanjung Balai Utara	19.827	2,73
3	Datuk Bandar	37.750	5,20
4	Datuk Bandar Timur	29.882	4,12
5	Sei Tualang Raso	26.662	3,67
6	Teluk Nibung	40.832	5,63
		181.432	22

No	DAPIL/KECAMATAN	Penduduk	Alokasi kursi
	DAPIL TANJUNGBALAI 1
1	Tanjung Balai Selatan	26.479
2	Tanjung Balai Utara	19.827	7
	Jumlah	46.306
	DAPIL TANJUNGBALAI 2
1	Datuk Bandar	37.750
2	Datuk Bandar Timur	29.882	9
	Jumlah	67.632
	DAPIL TANJUNGBALAI 3
1	Sei Tualang Raso	26.662
2	Teluk Nibung	40.832	9
	Jumlah	67.494
	Jumlah	181.43	25