Menguatkan Rupiah

Pelemahan rupiah yang tengah berlangsung sebaiknya disikapi dengan bijak untuk mawas diri massal, karena kita telah lalai mensyukuri yang ada di negeri kita, serta lalai memakmurkan bumi dan manusia.

Yang penting pelemahan rupiah jangan diikuti kepanikan massal. Karena kalau kita panik bareng-bareng, dapat membuat rupiah makin melemah. Cukuplah yang panik itu, orang yang masih menjadikan mata uang sebagai komoditi, karena itu adalah siksa bagi mereka.
Kegiatan impor cabai, bawang, daging sapi sudah bisa dihentikan, karena lebaran telah usai.

Pemerintah agar segera mengumumkan stimulan pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan produksi pertanian, sehingga produksi pertanian rakyat dapat bergairah karena bisa dipasarkan.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga air diperbanyak, mulai dari air terjun yang
berkapasitas kecil hingga yang besar, jangan disia-siakan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya. Sehingga PLN segera berada dalam tahap transisi meninggalkan pembangkit listrik tenaga diesel, agar dana subsidi listrik segera dapat dialihkan ke pembangunan jalan tol trans Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Pemerintah mendorong pengolahan sampah hayati, dan hasil pertanian yang berlimpah dan harga jualnya rendah menjadi kompos dan benzine, untuk digunakan sebagai pupuk dan bahan bakar kenderaan, sehingga impor bahan bakar minyak menuju nol, yang terlalu banyak menyedot devisa dan dana subsidi.

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". QS Ibrahim: 7.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. QS Al A’raf: 96.

Memahami Tragedi Mesir

Peristiwa yang berlangsung di Mesir adalah azab, akibat tidak sabar dan tertib dalam antrian menjadi penguasa dan bertoleransi ketika berbeda aspirasi. Seperti kaum Tsamud tidak suka antrian dengan ‘unta cobaan’ memperoleh air minum di telaga, sehingga kaum tersebut musnah oleh gempa dahsyat. Untuk memahami kekacauan tersebut, itu adalah terapan hukum qisas.

65. Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian) kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami (nya).

66. Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya. Katakanlah: "Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu". QS Ali Imran: 65-66.

37. Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (azab) -Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera. QS Al Anbiyaa’: 37.

45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. QS Al Maaidah: 45.

Tragedi Mesir, menjadi hikmah bagi kita, bahwa masa jabatan penguasa hasil pemilihan umum (pemilu) jangan dirongrong dengan menuntutnya mundur, harus dipertahankan hingga masa periode berakhir, kecuali sudah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap menyatakan ia bersalah. Kedua, penguasa yang tumbang karena unjuk rasa, tidak boleh digilir oleh orang yang berperan dalam unjuk rasa. Ketiga, Reformasi Indonesia 1998 tetap kondusif hingga hari ini, karena Amien Rais tidak menjadi Presiden, karena ia adalah lokomotif reformasi 1998, ini sekaligus merupakan jawaban mengapa Amien Rais yang sudah mencapai posisi dominan dalam beberapa waktu pasca reformasi, tetapi secara santun menolak menjadi calon presiden untuk dipilih dalam sidang istimewa MPR Oktober 1999, lalu gagal terpilih pada pemilu presiden 2004.

Tidak ada suatu umatpun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat mengundurkan (nya). QS Al Hijr: 5.

Bangsa Mesir dapat terhindar dari bencana, mungkin seperti yang dialami kaum Tsamud, sehingga Ikhwanul Muslimin dan golongan manapun, mau kembali tertib dalam menyalurkan aspirasi, dengan tidak melupakan bekerja mencari nafkah dalam kerangka memakmurkan bumi dan manusia. Demokrasi di negara Islam haruslah disalurkan menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.

Misalnya tidak menjadikan unjuk rasa sebagai mata pencaharian, dilakukan dengan tertib, tidak berlangsung terus-menerus, tidak memaksakan pendapat, dalam bingkai kesadaran bahwa kebenaran sejati, hanya pada Allah dan Dialah penjaganya.

Mengapa penguasa yang terpilih dalam pemilu harus tetap dipertahankan hingga akhir periode jabatannya ? Karena kekuasaan adalah pemberian Allah yang diberikan kepada orang tertentu saja, dalam jangka waktu tertentu pula. Maka setiap orang harus menghormati masa periode jabatan tersebut, agar tidak terjadi kekacauan dan balas dendam yang berulang-ulang.

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS Ali Imran: 26.

Idul Fitri 1434 H Kamis 8 Agustus 2013

Konjungsi geosentrik atau konjungsi atau ijtima’ adalah peristiwa ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari dengan pengamat diandaikan berada di pusat Bumi. Peristiwaini akan kembali terjadi pada hari Selasa, 6 Agustus 2013 M, pukul 21 : 51 UT atau Rabu, 7 Agustus 2013 M, pukul 04 : 51 WIB atau pukul 05 : 51 WITA 06 : 51 WIT, yaitu ketika nilai bujur ekliptika Matahari dan Bulan tepat sama 134,582'. Periode sinodis Bulan sendiri terhitung sejak konjungsi sebelumnya hingga konjungsi yang akan datang ini adalah 29 hari 14 jam 36 menit.
Waktu terbenam Matahari dinyatakan ketika bagian atas piringan Matahari tepat di horizonteramati. Keadaan ini bergantung pada berbagai hal, yang di antaranya adalah semi diameter Matahari, efek refraksi atmosfer Bumi dan elevasi lokasi pengamat di atas permukaan laut (dpl).
Dalam perhitungan standar penentuan waktu terbenam Matahari, semi diameter Matahari dianggap 16’, efek refraksi atmosfer dianggap 34’ dan elevasi pengamat dianggap 0 meter dpl (Seidelmann, 1992). Berdasarkan hal ini Matahari terbenam di wilayah Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2013 paling awal terjadi pada pukul 17 : 38 WIT di Merauke dan paling akhir terjadi pada pukul 18 : 55 WIB di Sabang.
Maka hari raya Idul Fitri 1434 H jatuh pada hari Kamis 8 Agustus 2013

Jalan Keluar Kekacauan Mesir

Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian) kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya QS Alan’am: 65.

Ikhwanul Muslimin dan Muhammad Mursi harus insaf dan mawas diri atas kesalahan mereka ketika mendemo Husni Mubarak, memintanya meletakkan jabatan, sementara pemilihan presiden sudah dipersiapkan tinggal menunggu waktu 7 bulan lagi dan kesalahan ketika kekuasaan itu ada di tangan mereka. Tanpa penyesalan, ketertiban dan ketentraman; kekacauan yang berlangsung kini, sesungguhnya mereka telah menciptakan bencana bagi diri mereka sendiri, mereka lagi menyiksa diri.

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS Ali Imran: 26.


Ketertiban dan ketentraman lebih penting dari kekuasaan maka berjuanglah mewujudkannya. Kegiatan yang mengganggu ketertiban, ketentraman dan merongrong pemerintah yang hampir usai masa jabatannya dan tengah mempersiapkan peralihan kekuasaan melalui pemilihan umum, dengan mengadakan unjuk rasa dengan meninggalkan pekerjaan mencari nafkah, adalah gerakan yang mubazir dan hina. Bila ingin berkuasa capailah dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara menciptakan kekacauan dan huru hara.

Agar bangsa Mesir tidak musnah seperti umat Nabi Shaleh yakni kaum Tsamud, mereka harus menegakkan ketertiban, ketentraman dan menghormati periode jabatan sebagaimana tersirat dalam anjuran Nabi Yusuf.

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do`a hamba-Nya)."

62. Kaum Tsamud berkata: "Hai Shaleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami."

63. Shaleh berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberi-Nya aku rahmat (kenabian) dari-Nya, maka siapakah yang akan menolong aku dari (azab) Allah jika aku mendurhakai-Nya. Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian.

64. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mu`jizat (yang menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat."

65. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

066. Maka tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Shaleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami dan (Kami selamatkan) dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

67. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
68. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. QS Huud:  61-68.

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. QS Yusuf: 47-48.

DPS Pileg 2014

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014

Oleh KPU Kota Tanjung Balai

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
				Laki-laki	Perempuan	L + P
1	Tanjung Balai Selatan	6	57	7.541	7.950	15.491
2	Tanjung Balai Utara	5	42	6.403	6.370	12.773
3	Sei Tualang Raso	5	52	8.326	8.274	16.600
4	Teluk Nibung	5	74	11.780	11.367	23.147
5	Datuk Bandar	5	68	11.365	11.480	22.845
6	Datuk Bandar Timur	5	62	9.848	9.515	19.363
	Total	31	355	55.263	54.956	110.219

Disyahkan di Tanjung Balai pada tanggal 10 Juli 2013. Periksa nama anda dan keluarga terdaftar sebagai pemilih, di kantor Lurah/Desa.

Visi & Misi Gubernur Sumatera Utara Terpilih Periode 2013-2018

VISI

"SUMATERA UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBERAGAMAN"

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

Sumatera Utara yang Maju Bermakna masyarakatnya berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta menggunakan akal sehat, dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan global, namun tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk serta bijaksana menghargai adat. Sumatera Utara yang Sejahtera Adalah masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan penduduk Sumatera Utara yang sehat, layak dan manusiawi. Sumatera Utara dalam Harmoni Keberagaman Bermakna terbentuknya kesesuaian dan keharmonisan masyarakat Sumatera Utara yang beragam di mana hak, kesempatan dan keberagaman tersebut dapat dinikmati secara bersama-sama dan adil oleh setiap kelompok dalam masyarakat di Sumatera Utara.

MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang dilaksanakan adalah:

Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dan keberagaman Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang ditopang oleh peningkatan daya guna dan daya hasil yang lebih maksimal dari berbagai sektor potensial seperti bidang pertanian, kehutanan, industri, usaha kecil dan menengah serta pariwisata. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepekaan sosial melalui pengembangan berbagai program yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dan keberagaman, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang mandiri. Arah kebijakan pembangunan kedepannya diarahkan kepada: penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling): memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) serta melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Daur Ulang Sampah Pelastik Menjadi Minyak

Persoalan sampah menjadi masalah serius di kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung atau Makassar termasuk kota kecil seperti Tanjung Balai, karena sampah pelastik butuh waktu ratusan tahun untuk dapat terurai di alam. Sampah plastik merupakan penyebab permasalahan sosial maupun lingkungan, yang belum terpecahkan.

Hingga kini, sampah pelastik banyak sekali, hingga ada komunitas pencinta lingkungan di Makassar menyebutnya sebagai monster pelastik, dan banyak yang belum peduli. Mereka pakai sekarang, sudah selesai buang, mau numpuk juga tidak peduli. Padahal kalau dibuang sembarangan dan bertumpuk bisa bikin tumpat parit dan sungai sehingga bila hujan lebat jalan dan pemukiman kota banjir.

Tong sampah pengolah plastik dibuat secara khusus, sehingga mampu menghasilkan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga.

Alat ini berupa kaleng yang dimodifikasi, kemudian ada pipa besi minimum 2m untuk mengalirkan uap panas, melintasi bejana air pendingin, yang mengeluarkan tetesan minyak, dan wadah penampung. Kaleng ini untuk wadah pemanasan sampah pelastik. Anda dapat membuat sendiri alat pengolahan sampah pelastik, dari bahan kaleng, besi atau guci. Kaleng bekas kemasan biskuit juga bisa, pokoknya menggunakan wadah yang tahan bakar.

Jika pemanasan stabil selama 30 menit, minyak mulai menetes pada ujung pipa.
Problemnya, biaya pengadaan energi untuk memanaskan plastik jauh lebih besar dari harga jual minyak yang dihasilkan. Sehingga secara ekonomi belum layak dilakukan.

HARI INI ADA CARA GAMPANG MENENTUKAN KIBLAT

Secara astronomis, peristiwa matahari berada di atas Ka’bah  dapat terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada tanggal 27 dan 28 Mei serta tanggal 15 dan 16 Juli. Pada tanggal ini, nilai deklinasi (posisi) matahari hampir sama dengan titik koordinat lintang Makkah yakni sebesar 21 derajat 25 menit.

Berdasarkan data astronomis, hari ini pukul 12.18 waktu Arab Saudi (WAS) bertepatan pukul 16.18 WIB atau pukul 17.18 WITA, matahari melintas tepat di atas Ka'bah. Dengan demikian, bayangan setiap benda akan menuju Ka'bah atau berhimpit dengan arah Ka'bah di Makkah.

Pengecekan dan pelurusan arah Kiblat ini dapat dilakukan dengan cara manual. Yakni dengan mendirikan benda tegak lurus diukur menggunakan lot pada pelataran yang rata. Atau bisa menggunakan benda yang berdiri tegak lainnya, seperti tiang, galah, tongkat, pintu atau jendela.

Formulir Pencalonan Anggota DPR & DPRD

Pasal 9 PKPU 7 tahun 2013 tentang PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

(1) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf k dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain.

(2) Dalam hal surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dibuktikan dengan

surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung bakal calon yang menerangkan telah memberikan persetujuan pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dan menyatakan akan memproses lebih lanjut sampai diterbitkannya keputusan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang.

(3) Keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan DCS.

(4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 51 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD & DPRD:

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

1. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
2. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
3. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
5. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
6. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
7. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
8. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
10. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
11. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pengajuan Bakal Calon

Pasal 17 PKPU 7 tahun 2013

(1) Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.

(2) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat pusat atau sebutan lainnya.

b. Ketua dan Sekretaris partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Pasal 18 PKPU 7 tahun 2013

1. Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pencalonan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota (Model B).
2. Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.
3. Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai daftar bakal calon yang memuat nomor urut dan nama bakal calon untuk setiap daerah pemilihan, dengan menggunakan formulir Daftar Bakal Calon untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA).

Pasal 19 PKPU 7 tahun 2013

Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.

b. Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Model BB).

c. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan

pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

d. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1).

e. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri :

1. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.

2. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah.

g. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan dari Ketua PPS.

h. Surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BB-3).

i. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :

1. kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-4).

2. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal (Model BB-5).

3. Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model BB-6).

4. Kepala desa dan perangkat desa (Model BB-7).

j. Surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Model BB-8).

k. Surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-9).

l. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku.

m. Surat pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan (Model BB-10).

n. Daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan (Model BB-11).

o. Pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar dan softfile.