Penduduk Tanjung Balai, Sensus 2010

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tanjung Balai Selatan	9.420	9.910	19.330
Tanjung Balai Utara	7.959	7.903	15.862
Sei Tualang Raso	11.491	11.221	22.712
Teluk Nibung	18.198	17.604	35.802
Datuk Bandar	16.966	16.831	33.797
Datuk Bandar Timur	13.899	13.043	26.942
Jumlah	77.933	76.512	154.445

 Sumber: BPS Kota Tanjung Balai

Jalan Provinsi Rusak, Anggaran Nganggur

8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Propvinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih lamban dalam merealisasikan belanja APBD 2011. 

Jl. Arteri di Tanjung Balai, salah satu titik jalan provinsi yang terabaikan 
perbaikannya, di sini sudah banyak korban kecelakaan lalu lintas. 
Ruas jalan nasional di Sumut 2.754 km, ruas jalan provinsi sepanjang 
2.700 km. Anggaran Dinas Bina Marga per 7-11-2011 belum digunakan 
Rp 449 milyar (55,33%). Mengapa perbaikan jalan provinsi menunggu 
akhir tahun? Begitu pula anggaran lainnya, sering digunakan tak imbang
sepanjang tahun. 50% lebih porsinya digunakan menjelang akhir tahun 
sehingga memicu inflasi. Kepala Daerah dan DPRD patut merisaukan 
praktik nakal ini. Agar kita tak seperti tikus mati di lumbung padi.

Jl. Arteri di Tanjung Balai, jalan provinsi yang rusak, 

perlu perbaikan

Data yang diperoleh dari Biro Keuangan Pemprovsu, hingga 7 November 2011, realisasi belanja APBD 2011 masih sebesar 59,36% dari total belanja senilai Rp4,6 triliun. 

Delapan SKPD yang serapannya di bawah angka tersebut masing-masing Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan realisasi belanja 30,67% dari total belanja di dinas tersebut senilai Rp67 miliar. 

Kemudian Dinas Bina Marga sebesar 44,67% dari belanja Rp812 miliar, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebesar 48,90% dari total Rp240 miliar, Sekretariat DPRD Sumut 50,32% dari Rp213 miliar, Dinas Perkebunan 53,93% dari anggaran belanja Rp64 miliar. 

Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 54,02% dari Rp16,8 miliar, Badan Diklat sebesar 57,43% dari Rp213 miliar dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang masih merealisasikan 57,58% dari total belanja senilai Rp21,7 miliar.

Serapan tertinggi

"Serapan tertinggi yakni 97,47 persen ada Dinas Perhubungan, karena memang di dinas ini tidak banyak kegiatan untuk anggaran belanja langsung. Sementara terendah ada di Dispora, karena memang ada sejumlah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, antara lain pembangunan Gedung KNPI yang anggarannya cukup besar," kata Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Mahmud Sagala, melalui Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprovsu Ilyas, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (8/11/2011).

Menurut Illyas, masih rendahnya realisasi belanja APBD tersebut dikarenakan masih sedikit realisasi belanja langsung, yakni anggaran untuk kegiatan pengadaan dan proyek fisik. Sebab, ada tren sejak tahun 2008, dimana terjadi lonjakan serapan di dua bulan terakhir, yakni November dan Desember. 

Dikatakannya, pada tahun 2009 hingga akhir November, serapan belanja hanya sekitar 57,69% naik signifikan pada akhir tahun menjadi 90%. Begitu juga pada akhir November 2010 serapan belanja baru mencapai 61,22%, kemudian naik drastis pada akhir tahun menjadi 90,5%. 

Dengan serapan per 7 November tahun ini sebesar 59,36 persen, pada akhir November bisa mencapai 70 persen. Sehingga harapan kita pada akhir tahun serapan total mencapai angka di atas 90 persen.

Pilkada Aceh 16-2-2012

Gubernur Aceh drh Irwandi Yusuf 
lahir di Bireun 2-8-1960
Cagub jalur independen berpasangan 
dengan Muhyan Yunan

Muhyan Yunan
Kadis Bina Marga

Jadwal pendaftaran calon kepala daerah Pemilukada Aceh awalnya ditetapkan Komisi Independen Pemilu (KIP) 1 - 7 Oktober 2011 dan pencoblosan 24 Desember 2011. Pada masa ini mendaftar 3 pasang calon gubernur yakni Irwandi Yusuf - Muhyan Yunan, Ahmad Tajuddin - Suriansyah keduanya dari jalur independen, dan Muhammad Nazar - Nova Iriansyah dari jalur partai politik.


Menyusul Putusan sela Mahkamah Konstitusi nomor 108/PHPU D-IX/2011 tanggal 2-11-2011 yang memerintahkan perpanjangan masa pendaftaran calon, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan jadwal baru pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2012. Tahapan dan jadwal baru Pemilukada Aceh ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) KIP Nomot 26 tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dalam Provinsi Aceh. Berdasarkan keputusan ini, pencoblosan akan berlangsung pada tanggal 16 Feberuari 2012. 
Berdasarkan Putusan MK  nomor 1/SKLN-X/2012 tanggal 27-1-2012 pencoblosan diundur menjadi 9 April 2012.

dr Zaini Abdullah - Muzakkir Manaf 

cagub dari Partai Aceh. Lolos menjadi

calon dalam masa perpanjangan ke 2

5 pasang calon Gubernur yang ikut bersaing adalah Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Darni Daud berpasangan dengan Ahmad Fauzi, dosen Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh, pasangan Ahmad Tajuddin-T Suriansyah, dan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, serta dr Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf.

Ahmad Tajuddin - Ir Suriansyah

cagub dari jalur independen

1.      Persiapan (Pemberitahuan, Pendaftaran dan Akreditasi) 26-5-2011 s/d 16-1-2012
2.      Pendaftaran Pasangan Calon :  3 s/d 10-11-2011
3.      Pemeriksaan Kesehatan  11-11 s/d 15-12-2011
4.      Pengesahan dan pengumuman daftar Pemilih tetap : 28-12-2011
5.      Tes baca Alquran  : 11-11 s/d  15-12-2011
6.      Perbaikan persyaratan : 16 s/d 29-12-2011
7.      Pemgumuman calon yang memenuhi syarat :  30 – 12 – 2011
8.      Kampanye  : 30-01 s/d 12-02-2012
9.      Pemungutan Suara (pencoblosan)   16-02-2012

Muhammad Nazar, Sag 
lahir di Ulim-Pidie 1-7-1973 

wagub periode 2007-2012
Cagub berpasangan dengan 
Ir Nova Iriansyah, MT 
dicalonkan oleh P Demokrat, PPP 
dan Partai SIRA 

Rektor Univ Syiah Kuala Prof Dr Darni Daud
lahir di Pidie 25-7-1961 berpasangan 
dengan Ahmad Fauzi dosen IAIN Ar-Raniry 
cagub jalur independen

Ir Nova Iriansyah,MT
lahir 22-11-1963
anggota DPR RI

Data Kematian Pemilih

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Data ini belum tersedia di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, instansi pelaksana UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka belum sepenuhnya melaksanakan pasal 44 undang-undang ini, sehingga tidak dapat memberikan data ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, akibatnya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tidak bisa tuntas diselenggarakan.
Di masa yang akan datang, catatan kematian yang menyajikan nama, NIK dan alamat warga yang meninggalkan dunia ini, perlu menjadi perhatian instansi pelaksana, camat, lurah dan kepala lingkungan. Agar pemutakhiran jumlah penduduk dan pemilih bisa dilaksanakan sesuai kehendak bernegara yang tertib.
Untuk melihat contoh formulir Laporan Kematian Warga yang patut dibuat setiap bulan oleh Kepala Lingkungan, klik link berikut ini: https://zulfahmiseak@gmail.com/docs.google.com/laporan kematian.docx/pub?id

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. QS Ali Imran:145.

Panitia Pemungutan Suara Pilkada 2010

Kelurahan Indra Sakti 

AHMAD JUNAIDI, SH, SPd 

FATIMATUZZAHRO, Amd 

JUNAIDI, SPd 

Kelurahan Karya 

Syahrul Sinambela, BA 

Ade Haryanto Nasution, Amd 

Sri Mulyati, SE 

Kelurahan PANTAI BURUNG 

Abdul Rahim Batubara 

TITIN APRIANTI 

ZULHAM 

Kelurahan PERWIRA 

ERMA IRIANI, SE 

ANDRIANI 

SOFWAN PASA

Kelurahan TANJUNG BALAI KOTA 1 

SJAJUTI 

BUDI AZHAR 

AGUSTINI 

Kelurahan TANJUNG BALAI KOTA 2 

ZULFIKRI 

RINA SYAHLELI HARAHAP 

ANISYAH 

Kelurahan KUALA SILAU BESTARI 

SUTRISNO, S. Sos 

AGUS SALIM SAMOSIR 

YUSNANI 

Kelurahan MATAHALASAN 

IBRAHIM HASAN BUGIS 

AZHARI 

PARUHUM MANURUNG 

Kelurahan SEJAHTERA 

SANGKOT ISKANDAR 

BUDI HALIMAH NST, SE 

SITI HAJAR 

Kelurahan TANJUNG BALAI KOTA 3 

Erwin 

RIDWAN MARPAUNG 

ZAKARIA, SPd 

Kelurahan TANJUNG BALAI KOTA 4 

ISMAIL LUBIS, Amd 

ENDANG HARIANTO 

HERMANSYAH HASIBUAN 

Kelurahan KERAMAT KUBAH 

JEFRI ERRADA 

FAISAL 

KHAIRUL  ASWAD MANURUNG 

Kelurahan MUARA SENTOSA 

FADLI, SH 

SABRA NST 

SYAFRITA 

Kelurahan PASAR BARU 

MISWARDI, S.Ag 

SULAIMAN 

TAUFIQ HASIBUAN 

Kelurahan SEI RAJA 

DAHRIM HARAHAP 

RIDWAN SIAGIAN 

MAHUDI 

Kelurahan SUMBER SARI 

DHEDY ARIANDY PANJAITAN 

LUKMAN SIMATUPANG 

AJI SRI HAJI 

Kelurahan BETING KUALA KAPIAS 

LATIP 

MUHAMMAD FAHMI 

NURAINUN 

Kelurahan Kapias Pulau Buaya 

Bustami Sinaga 

Tengku Janwar Abdullah, SP 

Darwin 

Kelurahan PEMATANG PASIR 

MUHAMMAD GUNTUR 

HUSNUL AMRI LUBIS 

NURMAYA 

Kelurahan Perjuangan 

Sabam Panjaitan 

Fauziah 

Erlina 

Kelurahan SEI MERBAU 

M. RUSDI ALAMSYAH MARPAUNG 

ASNI 

SYAHDAN 

Kelurahan SIJAMBI 

AHMAD HAJRI 

EDI SYAHPUTRA 

SUGIARTI 

Kelurahan PAHANG 

SURIADI 

MAHGINTA LUBIS 

JUMADI 

Kelurahan PANTAI JOHOR 

IDRIS, SAg 

MILFA YANTI LUBIS 

MULIATI 

Kelurahan GADING 

TUMPAL  SIAGIAN 

BUDI SYAHPUTRA 

AGUSTINA 

Kelurahan SIRANTAU 

RUSTIAN DAHLAN LUBIS 

UMIATI SYAM 

ROSNAWATY 

Kelurahan BUNGA TANJUNG 

WILDAN SUTOYO 

MULIANI NOVIKA, SE 

JULIA 

Kelurahan PULAU SIMARDAN 

FACHRI 

RAMADHAN SEMBIRING 

HASRIATI, SAg 

Kelurahan SELAT LANCANG 

HUSRI SINAGA 

Drs ZAINUL FAHRI

LELI USMAINI HARAHAP 

Kelurahan SELAT TANJUNG MEDAN 

SYAHRIR 

AMRIN SUYANTO 

AZWAR ANAS NST, SPd 

Kelurahan SEMULA JADI 

PADLI 

JEFRI HAM
SITI AKASAH, SPdI

Panitia Pemilihan Kecamatan Pilkada 2010

Kecamatan Tanjung Balai Selatan

1.    AGUS SALIM, SSos - Ketua

2.    FATIMAH

3.    INDRA

4.    SYAHRIZAL

5.    Yusman

Kecamatan Tanjung Balai Utara

1.    TIMBUL - Ketua

2.    AHMAD SAIFUL BAHRI, SE

3.    HUSAILI TATIK

4.    NURHEFRINA

5.    RUSTAM EFFENDI

Kecamatan Sei Tualang Raso

1.    IRWAN - Ketua

2.    GESMAN PANGUSIAN BATUBARA

3.    ARWINSYAH

4.    RIFLI LUBIS

5.    SYAFRIZAL CHAN

Kecamatan Teluk Nibung

1.    ZAIRIL WATAN - Ketua

2.    FAUZIAH, SE

3.    RIKA SYAHFITRI

4.    SAIFUL IKHWAN

5.    BUDI ISMAIL, SPdi

Kecamatan Datuk Bandar

1.    SUKATMAN - Ketua

2.    EFENDI

3.    ASRIL UMAR

4.    TAUFIK RIADI

5.    YUNIZAR YANI NASUTION

Kecamatan Datuk Bandar Timur

1.    HASBULLAH, BA - Ketua

2.    IRWAN SITORUS

3.    PAMILUDDIN

4.    RIRI BIMBI SARI LUBIS

5.    SYAHRIAL SINAMBELA

Komisioner Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai

Drs Firmansyah

Lahir di Air Jatuh Simalungun 5-8-1963

Anggota KPU Kabupaten/Kota memimpin pekerjaan sekretariat yang dibagi dalam 4 divisi :
a. Divisi Program dan Data;
b. Divisi Hukum;
c. Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
d. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik.

Zulfahmi, SE 

Lahir di Medan 24-6-1966

(1) Divisi Program dan Data mengendalikan fungsi:
a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
c. mengelola, menyusun data pemilih;
d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
l. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
m. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
n. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Amrizal, SE

Lahir di Tanjung Balai 18-7-1976

(2) Divisi Hukum mengendalikan fungsi:
a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum
penyelenggara Pemilu;
c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggar Pemilu;
e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
p. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengendalikan fungsi:

Irfan Nasution, SSos

Lahir di Tanjung Balai 14-6-1978

a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
m. mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
o. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Amrin M.S

Lahir di Bagan Asahan 27-9-1948

(4) Divisi Keuangan, umum dan logistik mengendalikan fungsi:
4a Keuangan :
a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
b. memberi informasi terbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
c. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
n. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
o. mengelola dan melakukan koordinasi dengan bagian lain;
p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


4b Umum :
a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
n. mengelola dan melakukan koordinasi dengan bagian lain;
o. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


4c Logistik :
a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
b. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
c. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
d. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
e. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
f. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
g. mengelola dan melakukan koordinasi dengan bagian lain;
h. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.