PPh Pasal 21 atas Uang Kehormatan PPK, PPS dan Pantarlih

Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, mengatur antara lain,

Pasal 40 :

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK.

(2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.

(3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 43

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS.

(2) PPS berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.

(3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Pasal 53

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

g. mampu secara jasmani dan rohani;

h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 42

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;

i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;

j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebahagian besar anggota PPK dan PPS sudah menikah dan mempunyai anak. Kepada anggota PPK, PPS dan Pantarlih setiap bulan diberikan imbalan atas pekerjaannya.  Memperhatikan Pasal 3 huruf f Peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2012; anggota PPK, PPS dan Pantarlih tergolong panitia penyelenggara kegiatan.

Sebagaimana dimaksud pasal 40 sampai dengan pasal 53 UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tugas, wewenang, kewajiban dan masa kerja; PPK, PPS dan Pantarlih tergolong sebagai panitia penyelenggara kegiatan, bernama Pemilihan Umum.

Dapatkah gaji kehormatan ketua dan anggota PPK, PPS dan Pantarlih dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 ? Sebelum sampai pada jawaban, eloklah disajikan lebih dahulu hitungannya :

	Panitia Pemilihan Kecamatan		Panitia Pemungutan Suara		Pantarlih
	Ketua	Anggota	Ketua	Anggota
Gaji kehormatan	Rp 1.250.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 400.000
Biaya jabatan 5 %	62.500	50.000	25.000	22.500	20.000
	1.187.500	950.000	475.000	427.500	380.000
PTKP
Untuk diri WP	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
WP kawin	168.750	168.750	168.750	168.750	168.750
Tanggungan 2 anak	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	2.531.250	2.531.250	2.531.250	2.531.250	2.531.250
Penghasilan Kena Pajak (minus)	Rp  1.343.750	1.581.250	2.056.250	2.103.750	2.151.250

Karena Gaji kehormatan ketua dan anggota PPK, PPS dan Pantarlih masih di bawah PTKP, masing-masing Rp 1.343.750, Rp 1.581.250, Rp 2.056.250, 2.103.750 dan Rp 2.151.250, maka belum dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

Gaji kehormatan PPK dan PPS bila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 Rp 1.305.000, masih terpuruk di bawah UMP, jangan diparahkan lagi dengan keliru mengutip PPh Pasal 21. Karena dapat merongrong kinerja panitia penyelenggara Pemilu.