Hal ini harus dirumuskan ulang karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 52/PUU/2012 bertanggal 29 Agustus 2012 telah membatalkan Pasal 8 ayat (1) Pasal 17 ayat (1) dan mengoreksi Pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sehingga setiap partai politik yang ingin ikut menjadi peserta Pemilu pada tahun 2014 harus lulus verifikasi oleh KPU.
Dalam kaitan ini, lulus persyaratan keanggotaan minimal 1000 atau 1/1000 adalah indikator ET yang masih bersifat liar, belum dirumuskan dengan pasti dalam UU 12 tahun 2012, yang akan menjadi parameter kepantasan satu partai politik boleh mengikuti Pemilu DPR dan DPRD 2014 ataukah tidak.
Berkaitan dengan keinginan menyederhanakan jumlah partai yang boleh ikut menjadi peserta Pemilu, mengurangi jumlah suara rakyat yang terbuang percuma karena tidak memilih partai dan calon legislatif yang berhasil meraih kursi, mengecilkan kertas surat suara, mengurangi jumlah lembaran formulir penghitungan suara, mempercepat penghitungan suara, sehingga quick count (penghitungan cepat) lebih mudah dilakukan dan untuk menghemat anggaran Pemilu, mendorong konsolidasi dan tertib administrasi keanggotaan partai politik. Maka perumusan jumlah keanggotaan minimal 1000 atau 1/1000 layak dirumuskan sebagai berikut.
Partai politik menyerahkan daftar nama berikut foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disusun secara terkelompok menurut desa dan kecamatan ke KPU kabupaten/kota sedikit-dikitnya 1000 bagi kabupaten/kota berpenduduk sampai dengan 1.000.000 jiwa, dan 1/1000 dari jumlah penduduk bagi kabupaten/kota yang berpenduduk di atas 1.000.000.
Contoh terapan di Kota Tanjung Balai berpenduduk 181.319 orang terdapat 3 daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu DPRD Kabupaten/kota, terdapat 25 kursi DPRD, Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) 2630, 2821 dan 2749.
1000 anggota parpol minimum : 3 dapil = 333,33/dapil
Pada Pemilu 2009 anggota DPRD yang berhasil duduk dengan perolehan suara rangking terendah di dapil 1 .... 791 suara sah, ranking terendah di dapil 2 .... 979 suara sah dan rangking terendah di dapil 3 .... 968 suara sah.
Berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tidak ada partai politik yang dapat mendudukkan calegnya menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai yang mendekati angka 333.
Perbedaannya 791/333 = 2,37
979/333 = 2,93
968/333 = 2,90
Tinjauan dari aspek lain
Jumlah suara sah DPRD Kota Tanjung Balai pada tahun 2009 adalah 62.230, jika dibandingkan dengan bilangan 1000, hanya 1,61 % saja, masih jauh di bawah angka parliamentary threshold 3,5 %.
Oleh karena itu persyaratan menyerahkan bukti keanggotaan parpol minimum 1000 orang di Kota Tanjung Balai adalah sangat wajar. Dan tergolong sangat menggampangkan bila cuma mengharuskan 1/1000 dari jumlah penduduk 181.319 orang, yakni 181 orang saja.
Pasal 8 ayat (2) huruf f UU nomor 8 tahun 2012 patut dijabarkan menjadi keharusan menyerahkan berkas bukti keanggotaan parpol sedikit-dikitnya 1000 bagi kabupaten/kota berpenduduk sampai dengan 1000.000 jiwa, dan 1/1000 bagi kabupaten/kota berpenduduk di atas 1000.000 jiwa.
Bagaimana terapannya di Kabupaten/kota lainnya, dapat kita perhatikan table berikut ini. Masih diolah hehehe.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar