Partai politik yang memenuhi syarat (ms) sebagai peserta pemilihan umum (Pemilu) 2014 setelah diverifikasi oleh KPU hanya 10 partai:
- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Partai Demokrat
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Partai Golongan Karya (Golkar)
- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Partai NasDem
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Bulan Bintang (PBB)
- Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
- Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
- Partai Persatuan Nasional (PPN)
- Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
- Partai Buruh
- Partai Damai Sejahtera (PDS)
- Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
- Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
- Partai Karya Republik (Pakar)
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
- Partai Keadilan
- Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
- Partai Kongres
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
- Partai Nasional Republik (Nasrep)
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
- Partai Republik
- Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
- Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
Hal ini dimuat dalam Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014.
Sesuai Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) serta 269 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, keputusan KPU itu dapat berubah, apabila ada keputusan dari lembaga sengketa penyelenggaraan pemilu. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), atau Putusan Mahkamah Agung (MA).
Rapat pleno digelar sejak Senin (7/1/2013) pukul 13.30 WIB dan berakhir Selasa (8/1/2013) pukul 02.45 WIB. Diselingi interupsi dari para pengurus parpol. Hampir seluruh pengurus partai, termasuk para petingginya seperti Yusril Ihza Mahendra (PBB), Sutiyoso (PKPI), Roy BB Janis dan Didi Supriyanto (PDP), menyampaikan interupsi, yang membuat suasana rapat beberapa kali sempat memanas.
Tanda-tanda bakal memanasnya suasana rapat pleno terbuka sebenarnya telah tampak sejak pagi. Beberapa partai yang tidak lolos verifikasi administrasi sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti PDP, PKBIB, Partai Kongres, dan PPPI melakukan aksi demo di depan Gedung KPU, dan sempat membuat kemacetan parah di sekitar Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar