Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari saat ini ada wacana pemilihan gubernur oleh DPRD dan langsung oleh rakyat. Presiden menyerahkan hal itu kepada rakyat, namun tetap harus merujuk pada UUD 1945.
Hal itu disampaikan Presiden ketika menerima peserta Program Pendidikan Reguler Lemhanas angkatan XLV di Istana Negara, Senin (13/12/2010). "Gubernur apakah tidak cukup dipilih DPRD saja, atau dipilih langsung, silahkan. Rujuk UUD konstitusi kita, gunakan logika," katanya.
Lebih spesifik, Presiden mengajak meningkatkan kualitas pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). "Pemilukada mari kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan etikanya, kita tingkatkan prosesnya. Dengan demikian, ekses bisa kita cegah," ujar Presiden menegaskan.
Presiden mencontohkan, seorang bupati memimpin kabupaten, penduduknya misalkan tiga juta orang. Kemudian, bupati menggunakan anggaran, memerintah rakyat kabupaten, mengambil keputusan. "Mestilah mereka yang diberi mandat, dipercaya rakyat di kabupaten itu. Oleh karenanya, pemilukada harus berkualitas," kata Presiden.
Menurut Presiden, mandat yang diberikan rakyat harus digunakan dengan benar. Presiden mengingatkan, tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya bebas korupsi saja. "Tapi juga yang berkemampuan, yang responsif, yang bisa menjalankan tugas dengan efektif. Jadi, good governance tidak identik dengan bebas dari korupsi," katanya.
Perubahan cara pemilihan gubernur sebaiknya tidak dilakukan tegesa-gesa. Pemilihan oleh DPRD sebaiknya nanti saja setelah UU 32/2004 berlaku selama 25 tahun (1 generasi). Perubahan besar dalam waktu 5 tahun tak baik bagi sistem ketatanegaraan. Cukup perbaikan kecil saja seperti peniadaan kartu pemilih dan syarat calon.
Pemerintah tetap akan mengusulkan pemilihan Gubernur DIY oleh DPRD dalam RUU Kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan sikap pemerintah itu sudah jelas.
Pemerintah memang belum memasukkan RUU usulannya ke DPR. ''Namun pemerintah sudah jelas sikapnya, pemilu melalui DPRD, bukan pemilihan langsung seperti gubernur lain,'' ujar Gamawan, Senin (13/12/2010), di sela-sela rapat kerja dengan Komisi II DPR.
Ketika disinggung mengenai sidang paripurna DPRD DIY yang mendukung penetapan gubernur, Gamawan berujar pemerintah tidak menganggap perumusan RUUK DIY memiliki mekanisme yang bersinggungan dengan DPRD DIY. Katanya, pemerintah membuat RUU bersama dengan DPR. ''Jadi nanti kita lihat dengan DPR. Kita ini kan bukan mau membuat perda,'' ucapnya.
Perbedaan pendapat antara fraksi di daerah dan di pusat juga dikatakannya mungkin terjadi. Sidang paripurna DPRD DIY dikatakan Gamawan tidak akan mempengaruhi sikap pemerintah.
Aksi penolakan dari masyarakat Yogyakarta yang kian meluas pun dikatakan Gamawan belum tentu mewakili pemikiran mayoritas masyarakat DIY.
Masyarakat Indonesia semakin konsisten memilih pemilukada secara langsung sebagai cara untuk mendapatkan pimpinannya di daerah. Hal ini terungkap dalam perbandingan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada Oktober 2005 dengan survei terbaru pada Oktober 2010.
"Ada konsistensi pilihan masyarakat," ujar Direktur Eksekutif Citra Publik Indonesia, I Hendrasmo, saat memaparkan hasil survei LSI di Jakarta, Selasa (23/11/2010).
Data menunjukan pada tahun 2005, masyarakat yang menyatakan pemilukada secara langsung jauh lebih baik sebanyak 76,4 persen. Angka ini tidak jauh berbeda dengan survei LSI terbaru yang menunjukan angka 78 persen.
Pertanyaan yang diajukan juga sama, yaitu mana pemilihan kepala daerah yang lebih baik, apakah pemilihan secara langsung oleh masyarakat atau pemilihan lewat DPRD?.
Dalam surveinya kali ini, LSI mengambil waktu pada awal hingga pertengahan Oktober. Survei tentang pemilukada langsung ini melibatkan 1.000 orang responden yang tersebar di berbagai daerah. Survei dilakukan dengan wawancara secara langsung.
Berdasarkan survei yang sama, masyarakat juga lebih memilih pemilihan gubernur secara langsung daripada harus dipilih oleh DPRD. Responden yang menjawab bahwa gubernur sebaiknya dipilih langsung mencapai 66,2 persen. Sedangkan yang menyatakan lebih baik dipilih oleh DPRD hanya 13 persen, dan yang memilih gubernur sebaiknya dipilih presiden hanya 9,7 persen.
Para calon kepala daerah nampaknya tidak bisa begitu saja mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilukada. Alasannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin daerah dipimpin orang sembarangan. Presiden mengusulkan agar para calon kepala daerah mendapat orientasi terlebih dulu.
"Saya punya ide yang akan saya sampaikan pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk dikaji, misalnya sebelum dilaksanakan pemilukada apakah tingkat kabupaten, kota, propinsi, maka pada calon-calon, bupati, walikota, gubernur, itu bisa diberikan satu orientasi," kata Presiden ketika menerima peserta Program Pendidikan Reguler Lemhanas angkatan XLV di Istana Negara, Senin 13/12/2010.
Orientasi yang dimaksud Presiden adalah orientasi untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem pemerintahan, anggaran, hukum, dan bidang lainnya. "Orang yang memiliki popularitas yang tinggi, yang bisa diterima rakyat, mendapatkan dukungan publik, tapi sekaligus mereka yang memiliki kapasitas," katanya.
Presiden mengusulkan hal itu agar tidak ada lagi janji muluk-muluk dan pepesan kosong dari para calon kepala daerah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemimpin tidak boleh lalai dalam memperhatikan lingkungan karena penting bagi masa depan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden dalam penyerahan 125 ribu pohon trembesi kepada rakyat Aceh dalam acara peluncuran program Jaminan Kesehatan Aceh dan penanaman pohon trembesi di hutan Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Senin (29/11/2010).
"Untuk Aceh saya tambahkan lagi 125 ribu, bukan biji, tapi pohon yang tingginya empat sampai lima meter," kata Presiden. Sumbangan trembesi dari Presiden diterima Gubernur NAD Irwandi Yusuf. Presiden ingin tanah-tanah yang dulu mengalami musibah ditanami Trembesi, sehingga pada saatnya nanti Banda Aceh menjadi hijau seperti Singapura dan Kuala Lumpur. Presiden memilih trembesi bisa menyerap banyak karbon dioksida.
"Pemimpin tidak boleh lalai pada lingkungan. Kalau lalai pada lingkungan, dia menyiapkan bom waktu bagi anak kita di masa depan," kata Presiden. Pemimpin seperti itu hanya akan mewariskan banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Kalau pemimpin peduli lingkungan, maka yang diwariskan adalah lingkungan yang lestari, sehingga bencana akibat manusia bisa dicegah.
Pohon itu berasal dari pembibitan trembesi yang ada di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Iskandar Muda, Banda Aceh. Presiden menyumbang bibit dan kini bibit tersebut sudah tumbuh menjadi pohon. Persentase bibit yang hidup di tempat pembibitan itu sebesar 93,3 persen. Pada hari yang sama, Presiden meninjau langsung lokasi pembibitan itu.
Gubernur NAD Irwandi Yusuf berjanji akan merawat dengan baik sumbangan trambesi dari Presiden. "Aceh akan menjadi paru-paru dunia," katanya. Dia menambahkan, rakyat Aceh juga siap menjaga hutan dan menghijaukan hutan yang sudah rusak. Salah satu yang menjadi fokus pembangunan di Aceh, kata Irwandi, adalah masalah kesehatan dan lingkungan.
Pada Ahad (28/11/2010), Presiden memimpin Gerakan Penanaman Pohon secara simbolis di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Presiden menjanjikan, gerakan tersebut akan terus dilaksanakan setiap tahun. "Tahun lalu saya sudah membagikan 42 juta biji trembesi, masing-masing provinsi saya berikan satu juta," kata Presiden. Pada 2010 ini, Aceh menerima pohon berusia satu tahun lebih.
